Melan
Perkawinan sering kali tidak memandang umur. Seorang lelaki Somalia yang mengaku sudah berusia 100 tahun telah menikahi seorang gadis berusia 17 tahun. Ahmed Mohamed Dhore melangsungkan pernikahannya dengan Safiya Abdulle hari Selasa (27/10) lalu di Somalia Tengah.

Tamu yang hadir tidak sedikit, mencapai ratusan. Di Somalia memang sudah sering terjadi seorang pria dewasa menikahi gadis-gadis muda.


Akan tetapi, kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Dhore mengatakan, sebenarnya dia ingin menikahi Safiya sejak bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia sabar menantikan hingga gadis itu menjadi dewasa.

Dia mengatakan juga, anak-anak dan kedua istrinya telah mengizinkan dia menikah dengan Safiya, demikian pula dengan orangtua Safiya. Dhore mengatakan, umurnya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi tidak ada dokumen yang dapat membuktikan pernyataannya itu.

Perkawinan dengan Safiya merupakan perkawinan keenam bagi Dhore. Tiga istrinya telah meninggal dunia. Sekarang dia masih didampingi oleh tiga istrinya yang lain, plus istri terbarunya.

LOS ANGELES, California --
Minggu setelah variety show Australia menjadi berita utama di seluruh dunia setelah sekelompok pemain putih mengenakan Blackface untuk tampil sebagai saudara Jackson, Tyra Banks ini menjadi berita utama dirinya untuk mengubah terbarunya "America's Next Top Model" bi-rasial kandidat untuk pemotretan .


Pada Rabu malam itu "ANTM" episode di The CW, Tyra mengambil sisa enam wanita muda Siklus 13 sampai Hawaii, di mana dia mengambil foto model setelah mereka berubah menjadi ras yang berbeda.

Tyra memberitahu Erin Wagner pemutih pirang dia akan menjadi "Tibet, seperti Dalai Lama, dan Mesir"; Selatan Kirkpatrick belle Laura dimasukkan ke dalam make up untuk melihat "Meksiko dan Yunani"; Jennifer An, yang korea, diberitahu bahwa ia adalah akan menjadi "Botswanan dan Polynesia"; Afrika-Amerika Sundai Cinta itu dibuat untuk melihat "Maroko dan Rusia"; berambut merah Nicole Fox adalah "Malagasi dan Jepang," sementara pirang Brittany Markert itu dimasukkan ke dalam make up untuk melihat "asli Amerika dan India Timur .



Sementara satu-satunya hal yang tampaknya membingungkan lentur model di acara itu khusus tentang negara, kebangsaan dan ras mereka yang mewakili, beberapa anggota yang dihubungi pers busuk.

E! Berita bertanya apakah tunas itu "agak cabul atau RACIST?" Memperhatikan gadis-gadis itu "dilapisi krim untuk menggelapkan warna kulit mereka." Lebih dari pada Entertainment Weekly, seorang penulis mencatat bahwa model bertindak "seperti ada yang dikenakan biaya sosial tentang ras - as-kostum. "Dan AOL TV, berlari rekap di bawah judul" Tyra Banks Puts 'Top Model' Pada Blackface. Ketika Apakah ini Menjadi OK? "

Tapi sementara kontroversi saat ini baru, "America's Next Top Model" telah mengubah nada kulit model mereka sebelumnya, kembali selama Season 4.

A rep untuk The CW tidak memberikan komentar ketika dihubungi oleh Access tentang kontroversi.

Copyright 2009 oleh NBC Universal, Inc All rights reserved.
Shanghai - Lima waria asal Filipina menjalani pemeriksaan di pengadilan di Shanghai karena dituduh telah merampok seorang pria. Sebelum merampok, mereka membius pria malang tersebut lebih dulu.


"Berpakaian seperti wanita dan setelah membawa korban ke dalam hotel atau taksi, kemudian membujuk mereka (korban-red) untuk memakan cokelat dan makanan lain yang telah dicampuri dengan obat tidur," kata Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan terhadap terdakwa seperti diberitakan Reuters, Rabu (28/10/2009).

Setelah korban terlelap, kelima waria itu kemudian mengambil harta benda milik korban seperti telepon genggam, kartu kredit dan jam tangan Rolex. Mereka kemudian berbelanja parfum dan perhiasan emas menggunakan kartu kredit tersebut.

Kelima pria yang berusia antara 26 hingga 30 tahun ini telah melakukan kejahatan serupa selama tiga kali sejak akhir tahun lalu hingga Februari. Mereka kemudian ditangkap aparat kepolisian setempat pada Maret lalu.

Harian setempat memberitakan bahwa barang hasil curian mereka bernilai sekitar Rp 497 juta lebih. Kelima pria itu dinyatakan bersalah atas tuntutan tersebut.
Ajang balap bergengsi Formula Satu (F1) selalu menarik minat para pemerhatinya. Tak terkecuali, Afzal Kahn, seorang pengusaha keturunan Arab yang tinggal di London, Inggris.

Saking cintanya pada dunia balap tersebut, Kahn sampai rela merogoh kocek hingga Rp 7,2 miliar untuk mendapatkan sebuah pelat mobil bernomor khusus. Pilihannya tentu saja jatuh ke nomor pelat "F1".

Tak hanya itu, untuk melengkapi keistimewaannya, pelat tersebut dipasang di mobil termahal di dunia yang dimilikinya, Bugatti Veyron. Harga Bugatti Veyron mencapai Rp 14 miliar setiap unitnya. Nah, bayangkan berapa total harga mobil plus pelat khusus tersebut. Hampir mencapai Rp 22,2 miliar!

Kahn membeli pelat mobil tersebut tahun lalu, dan langsung dipasang di Bugatti Veyron berwarna putih miliknya. Kahn merupakan sosok di balik perusahaan modifikasi Project Kahn.

Jika ditanya berapa harga jual mobil tersebut saat ini, maka Kahn tidak bisa memprediksinya. “Anda tidak akan bisa menilai harga yang tepat untuk mobil tersebut. Tapi jika ada yang tertarik, saya bisa saja menjualnya,” ujar Kahn seperti dikutip majalah Car Dealer, Selasa (27/10).

Setengah berseloroh, Kahn berharap, mobilnya akan dilirik Jenson Button, juara Formula Satu musim 2009/2010, apalagi pelat yang tertera di mobilnya merupakan pelat termahal yang pernah dijual di Inggris.

Menurut Kahn, mobilnya kini sudah tidak tampil standar seperti aslinya. Maklum saja, sebagai bos perusahaan modifikasi mobil, ia telah mengutak-atik mobil sport tersebut sehingga mampu melesat maksimal hingga 400 km/jam. Untuk berakselerasi 0 hingga 100 km/jam, Buggatti Veyron tersebut hanya butuh waktu kurang dari tiga detik.

Mobil Kahn akan tampil dalam pameran otomotif akbar di London bulan November mendatang. Di samping Buggati Veyron miliknya, akan ditampilkan pula mobil-mobil mahal lain, seperti mobil unik keluaran GTbyCitroen, Ferrari FXX, Pagani, Lamborghini GT 600, dan Koenigsegg
Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II MS Hidayat mulai beradaptasi dengan jabatannya sebagai menteri. Namun belum genap satu minggu, ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini mulai merasa pusing menjadi orang nomor satu di industri dalam negeri.

Menurutnya, satu minggu sejak menjabat sebagai menteri sudah diisi dengan berbagai rapat kordinasi, pertemuan dan kunjungan ke berbagai tempat dan instansi.

"Belum terasa enaknya, tapi baru beberapa hari sudah kelihatan pusingnya. Pontang-panting, sudah mulai pusing," ujarnya usai rakor di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/10/2009) malam.





Hidayat diangkat sebagai Menteri Perindustrian pada kamis 22 Oktober 2009 lalu, menggantikan menteri sebelumnya Fahmi Idris. Tak lama setelah dilantik, keesokan harinya, seluruh jajaran menteri baru harus mengikuti sidang kabinet perdana di Istana Negara.

Setelah itu, dua hari kemudian, Wakil Presiden Boediono kembali mengumpulkan jajaran menteri baru untuk rapat perdana menyambut Nasional Summit di Sekretariat Wakil Presiden.

Pada hari yang sama, para menteri ekonomi kembali berkumpul di Kantor Menko Perekonomian untuk menggelar rakor di bawah pimpinan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Rakor tersebut dilakukan setiap hari mulai dari Sabtu (24/10/2009) hingga Selasa (27/10/2009).

Dengan kepadatan jadwal yang luar biasa itu, wajar jika pria yang memiliki nama lengkap Mohamad Suleman Hidayat merasa pusing. Kesehariannya sebagai menteri tentu akan berbeda dengan sewaktu menjabat sebagai Ketua Kadin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan remunerasi atau kenaikan gaji pejabat negara sudah bisa diberlakukan pada 1 Januari 2010. Alokasi anggarannya sudah tersedia dalam APBN 2010.

Akan tetapi pemberlakuan remunerasi ini masih terganjal karena belum adanya Undang-Undang yang sesuai dengan kondisi saat ini.

"Sistem ini sudah siap berdasarkan anggaran, jika kebijakan politiknya sudah setuju maka bisa mulai 1 Januari 2010," jelas Menkeu di hadapan para wartawan saat melakukan jumpa pers di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (28/10/2009).






Menurut Menkeu, dasar hukum penetapan remunerasi pejabat negara adalah UU Nomor 12 Tahun 1980, tapi undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena tidak mengatur remunerasi lembaga negara baru yang dibentuk dengan Amandemen ke-4 UUD 1945 berdasarkan TAP MPR No IV Tahun 2002 seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam pemberian gaji dan tunjangan pejabat negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

"Sampai hari ini belum ada penetapan tentang skala dasar hukum remunerasi pejabat negara, UU No.12 tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan Presiden telah menginstruksikan dirinya dan MenPAN agar menyusun suatu kebijakan yang utuh dan komprehensif agar tercapai suatu sistem remunerasi pejabat negara pejabat negara yang adil dan tepat.

Dasar hukum atau pengaturan remunerasi pejabat negara yang berlaku saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan lebih dari 35 peraturan dalam bentuk PP, Kepres, Perpres, Keputusan Menteri Keuangan, dan SK Sekjen Kementerian/Lembaga sehingga tidak ada konsistensi dalam penetapannya.

"Jika ada peraturan pemerintah yang baru maka semuanya akan dicabut 35 peraturan itu supaya tidak tumpang tindih," ungkapnya.

Tujuan evaluasi dan penyempurnaan sistem remunerasi adalah untuk tersedianya sistem penggajian pejabat negara yang sepenuhnya berbasis pada pekerjaan yang dilakukan, terbentuknya sistem penggajian pejabat negara yang transparan, terlaksananya prinsip-prinsip penetapan besaran gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan mendukung pelaksanaan reformasi tata kelola kepemrintahan yang baik.

Mengenai besaran realisasi mengenai remunerasi ini, Ani belum bisa menyampaikannya saat ini karena PP-nya belum siap.

"Sudah dimasukkan di APBN 2010,aplikasinya disesuaikan dengan tim. Saya belum bisa sampaikan karena PP-nya belum dibuat," jelas Ani.

Jakarta - Presiden SBY didesak menindaklanjuti sampai tuntas rekaman rekayasa kriminalisasi KPK, yang juga mencatut namanya. Jika rekaman ini terus bergulir, publik menjadi punya alasan untuk menjatuhkan Presiden. "Kalau 'bola panas' ini dibiarkan besar, pada saatnya bisa menjatuhkan Presiden," kata Ketua Harian Masyarakat Transparansi Hamid Chalid kepada detikcom, Selasa (28/10/2009). Pakar Hukum Tata Negara UI ini menjelaskan, publik terlanjur percaya dengan isi rekaman rekayasa tersebut. Bantahan SBY soal isi rekaman yang menyebut namanya, dianggap tidak cukup membuat publik percaya kalau pihak Istana tidak terkait. "Masyarakat cukup bebas berpendapat dan membentuk opini dengan kuat pihak Istana terkait," jelasnya. Karenanya, lanjut Hamid, SBY harus segera melakukan tindakan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama membuat persepsi sendiri soal rekaman rekayasa tersebut. "Presiden harus investigasi, jangan diam, bergerak biar tidak lebih parah," tutupnya. Transkrip rekaman rekayasa kasus pimpinan KPK yang mencatut nama SBY berbunyi: "Pokoke saiki (pokoknya sekarang) Pak SBY mendukung. SBY itu mendukung Ritonga lo," ujar seorang wanita yang diduga bernama Yuliana Gunawan atau Lien, dalam percakapan dengan seorang pria yang suaranya mirip Anggodo pada percakapan 6 Agustus 2009. Lien, dalam rekaman yang beredar itu, merupakan orang yang kerap berhubungan dengan Abdul Hakim Ritonga, yang saat itu menjadi Jampidum.
Dia juga kerap menggunakan kata yang atau sayang saat berbincang dengan Anggodo. Anggodo sempat tidak percaya dengan dukungan SBY itu, namun wanita bernama Lien itu meyakinkan. "Harus ditegakno, ngarang yo opo si yang (harus tega, masa mengarang?)" jelas Lien.
Ide_Ku
Mungkin sebagian dari Anda sudah bosan dengan istilah POLITIK, memang di akui oleh beberapa Orang jika mendengar istilah tersebut,tanggapanya selalu miring.Ada yang bilang di sangkut pautkan dengan Korupsi,memang anggapan seperti Korupsi memang tidak pernah hilang dari dunia Politik.hal ini memang berpengaruhdi dalam kultur masyarakat di nusantara ini. Mempunyai “Mental NERABAS” (tak mengenal istilah PROSES)
Penulispun ingin mengajak pembaca melihat sisi Baiknya dari Dunia POLITIK di INDONESIA., memang dahulu Politik banyak hal yang menegatifkan terlebih era itu memang Hak Asasi Manusia(HAM) sangat di batasi, hanya Orang-Orang tertentu saja yang mengenal kebebasan.Orang yang berada di Pedesaan sangat takut pada masa itu, banyak Sanak Saudaranya mati terbunuh oleh Orang yang berkuasa. Akibat alasan sangat sepele, membantah perintah si Penguasa.
Demikian juga dengan hal yang berbau hak KONSTITUSI. Di jaman itu pula, hak masyarakat Indonesia terlalu di paksakan untuk menggunakan hak konstitusinya kepada Partai GOLKAR Saja,memang di akui oleh beberapa Orang pada masa itu. Jika tidak memilih Partai tersebut akan menerima ketidakadilan dari si PENGUASA
Ironis memang
ITULAH INDONESIA
Peraturan Aneh

Di setiap sudut jalan terpampang tanda DILARANG BELOK KIRI LANSUNG KECUALI ADA RAMBU peraturan ini pun bagi sebagian pengendara sangat membingungkan, coba tengok saja di ruas-ruas sepanjang jalan. Di dalam tanda tidak di sebutkan dilarang/tidak boleh belok kiri lansung berupa tanda yang menunjukan DILARANG

aaaaneh loh

belum lagi tingkah laku para polisi baru jadi,seperti hal yang sama di sebuah perusahaan saja ada istilah magang. tapi ironis memang tingkah laku polisi magang tersebut,hampir di setiap kontrakan di berbagai daerah ada saja polisi magang itu yang tidak kredibel.
T I K I Always not UnderStand.

Tiga (3) bulan yang lalu Temanku mengirim Paket melalui “Jasa Pelayanan Paket Serba Kilat,” tetapi serba kilatpun tak bisa memuaskan si Pengirim, karena sampai saat ini barang yang 3 Bulan lalu belum di terima oleh alamat Orang yang di tuju.
Ironis memang di tengah padatnya kesibukan,pelayanan jasa serba KILAT tersebut tidak bisa memberikan pelayanan yang KILAT Pula.

kemarin saya mengirim sesuatu tapi sampai hari ini kirimin ke teman saya itu bekum kunjung diterima.
Kemiskinan 2015

Sebuah rencana yang tak patut kita lakukan karena menghapus kemiskinan pada tahun 2015 hanya akan menambah jumlah angka kemiskinan itu sendiri. Ketika melihat dari sistem yang menghancurkan, di dalam system yang mematikan, dan di dalan system yang menekan.Belum lagi citra Indonesia jika di kaitkan dengan korupsi. Semua hal kebijakan pemerintah tak akan merubah masyarakat Indonesia jika pemerintah itu sendiri tak bisa bersosialisasi baik dengan masyarakat.

Ngeri Indonesia hanya mengandalkan dengan para pembantu presiden saja. Belum lagi cabinet jilid 2 adalah cabinet tanda jasa. Bagaimana tidak,setengah dari para menteri adalah anggota dari partai yang di gawangi oleh presiden

Babrak Karmal (roughly translated "little tiger") was born into a wealthy Afghan family near Kabul, the capital of Afghanistan, January 6, 1929. His father, Maj. Gen. Mohammad Hussain, was a friend of the royal family, especially of Gen. Mohammad Daoud (prime minister 1953-1963; 1973-1978), cousin and brother-in-law of King Mohammad Zahir.

Karmal's ethnic background is rather hazy, as was common among those born in or near Kabul, but most agree that he was Tajik or Qizilbash, Persian-speaking background.

After graduation from the Nejat High School, Karmal enrolled at the College of Law and Political Sciences in 1951. The next year he was arrested for holding rallies in support of Abdul Rahman Mahmudi, the well-known revolutionary figure of the 1950s. In prison Karmal was befriended by a fellow inmate, Mier Akbar Khybar. A third inmate, Mier Mohammad Siddiq Farhang, initiated both to pro-Moscow leftist views. Karmal then broke off relations with the imprisoned Mahmudi because the latter had turned pro-Beijing. Following his release in 1955, Karmal resumed his studies at the university.

Karmal with Russian AmbassadorTabeyev and Tass reporterKarmal became involved in Marxist political activities while a student at Kabul University, where he gained a law degree. After graduation he entered the Ministry of Planning, keeping in close touch with those who had special knowledge on communism, among them Mier Mohammad Siddiq Farhang and Ali Mohammad Zahma, a professor at Kabul University; in the 1960s Karmal addressed Farhang as ustad (master). Farhang then introduced him to the royal court. Both played a leading role in influencing the youth in adhering to communism.

Karmal was a founding member of the People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA) and served in the National Assembly from 1965 until 1973.

When the party split (1967) into the Khalq (Taraki and Amin)and the Parcham factions, he became leader of the more moderate Parcham faction. The factions reunited in 1977, and in April 1978 seized control of Afghanistan. Karmal was initially deputy prime minister but following the rise of the rival Khalq faction he was soon 'exiled' as ambassador to Prague.

The PDPA was attempting to modernize the country in line with Marxist ideas, but there was major unrest. In December 1979 the Soviets invaded Afghanistan and called Karmal back to be President of the Democratic Republic of Afghanistan. Listen to the Speech
Babrak Karmal with his Russian masters
Following the fighting with the mujahedin in the 1980s Moscow came to regard Karmal as a failure and blamed him for the problems. On May 4 1986 he was replaced as party leader by Mohammad Najibullah, and six months later he was relieved of the presidency. Karmal moved to Moscow, later returning to Afghanistan for several years, where he lived under protection of warlord Abdul Rashid Dostum. After several years, Karmal returned to Moscow, where he died of liver disease on December 6 1996. His cause of death was caused by excess drinking.

Born into a rural Pashtun family, Taraki attended night school while working as a clerk in Bombay, India, where he learned English. In the late 1940s he worked in the press department of the Afghan government and in 1953 was appointed attaché at the Afghan embassy in Washington, D.C. On returning to Kabul he opened a business that translated materials for foreign organizations, and his clientele included the U.S. embassy. When Mohammad Zahir Shah introduced a more flexible home and foreign policy in 1963, Taraki entered politics and helped found the People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA), a Marxist party with close ties to the Soviet Union. Personal rivalries and disputes over policy caused a split in the PDPA in 1967, with the Banner (“Parcham”) faction following the party's deputy secretary, Babrak Karmal, and the People's (“Khalq”) faction following Taraki, the party's general secretary.

The Banner party supported the government of Mohammad Daud Khan following his coup in 1973, but in 1977 the two PDPA factions—possibly under Soviet pressure—reunited with Taraki resuming his post as general secretary. The following year, with the aid of Soviet-trained army units, Taraki helped overthrow Daud Khan to become president and prime minister. Once in power, however, Taraki faced numerous problems. His Marxist land and social reforms led to violent demonstrations. Unable to end the growing unrest, he turned to the Soviet Union for assistance. Taraki also found himself on the losing end of a power struggle with Hafizullah Amin, a deputy prime minister and fellow member of the People's faction of the PDPA. In March 1979 Taraki was forced to name Amin prime minister but retained his position as president and PDPA general secretary. At the beginning of September 1979 Taraki traveled to Havana for a summit conference of nonaligned nations. Returning via Moscow, he was believed to have been advised by Soviet President Leonid I. Brezhnev to eliminate Amin, whose anti-Islamic policy the Soviets felt was exacerbating the political situation in Afghanistan. Taraki's attempt to have Amin assassinated failed, and Amin seized power on September 14, 1979. Taraki was killed in the violence. Although his death was announced on October 9, there were conflicting reports on the actual date of his demise.

http://www.afghanland.com/history/taraki.html

(born 23 January 1947), also known simply as Megawati, is an Indonesian politician, and leader of opposition party PDI-P. She served as the President of Indonesia from 23 July 2001 to 20 October 2004 and was the country's first female President. She is also the first Indonesian leader to be born after independence. Megawati is the daughter of Indonesia's first president, Sukarno.

After serving as Vice-President under Abdurrahman Wahid, Megawati became President when Wahid was removed from office in 2001. She ran for re-election in the 2004 presidential election, but was defeated by Susilo Bambang Yudhoyono in the second round.

In 2004, she was ranked number 8 on Forbes Magazine's list of the World's 100 Most Powerful Women. As of 2008 she had fallen of
f the list.

http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati

The Amazon River (Portuguese: Rio Amazonas; Spanish: Río Amazonas; pronounced /ˈæməzɒn/ (US); pronounced /ˈæməzən/ (UK)) of South America is the largest river in the world by volume, with a total river flow greater than the next eight largest rivers combined. The Amazon, which has the largest drainage basin in the world, accounts for approximately one-fifth of the world's total river flow.[1] During the wet season parts of the Amazon exceed 190 kilometres (120 mi) in width. Because of its vast dimensions, it is sometimes called The River Sea. At no point is the Amazon crossed by bridges.[2] This is not because of its huge dimensions; in fact, for most of its length, the Amazon's width is well within the capability of modern engineers to bridge. However, the bulk of the river flows through tropical rainforest, where there are few roads and even fewer cities, so there is no need for crossings. While the Amazon is the largest river in the world by most measures, the current consensus within the geographic community holds that the Amazon is the second longest river, just slightly shorter than the Nile. However, some scientists, particularly from Brazil and Peru, dispute this (see section below).

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River